DPRD Makassar Ajak Warga Manfaatkan Program Bantuan Hukum Gratis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengajak seluruh warga memanfaatkan program bantuan hukum gratis yang disediakan pemerintah daerah. Ajakan ini disampaikan dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang digelar di Hotel Grand Asia, Selasa (25/3/2025).

Dalam acara tersebut, narasumber Puspito Hargono menyampaikan bahwa masih banyak warga Makassar kesulitan menghadapi masalah hukum, terutama karena keterbatasan biaya pendampingan. “Banyak warga merasa terbebani biaya ketika harus menyewa pengacara,” ujarnya.

Puspito menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program ini, sehingga warga yang memenuhi syarat dapat mengajukan bantuan hukum tanpa biaya. Ia mendorong warga untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas tersebut.

Sosialisasi juga menghadirkan Zulkifli yang menjelaskan persyaratan permohonan, termasuk KTP, surat pengantar kelurahan, dan surat keterangan tidak mampu. “Dokumen ini memastikan bantuan tepat sasaran,” katanya.

Zulkifli mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan haknya mendapatkan bantuan hukum. Program ini dianggap penting terutama bagi warga kurang mampu agar mendapat akses keadilan.

Pemerintah daerah berharap sosialisasi ini meningkatkan pemahaman warga terkait hak mereka. Dengan begitu, keadilan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Melalui Perda Nomor 7 Tahun 2015, akses terhadap bantuan hukum kini lebih terbuka dan terjamin. Program ini menjadi bukti komitmen Pemkot Makassar dalam melindungi hak hukum warganya.

Warga diharapkan segera memanfaatkan kesempatan ini jika mengalami permasalahan hukum, agar tidak terbebani biaya dan tetap mendapatkan pendampingan profesional.

Dengan demikian, diharapkan program bantuan hukum gratis dapat membantu menyelesaikan masalah hukum warga secara adil dan merata.