Pemkot Makassar Siapkan Pembebasan Iuran Sampah untuk 62 Ribu KK Kurang Mampu

Makassar, garisspirits.com/ – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) resmi menyelesaikan proses pendataan penerima manfaat program pembebasan retribusi sampah. Sebanyak 62.538 Kepala Keluarga (KK) dari 14 kecamatan dipastikan masuk dalam daftar calon penerima, yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menjadi bagian dari janji politik Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk konkret dalam pelaksanaan Perwali Nomor 13 Tahun 2025 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. “Kebijakan prioritas dalam Perwali ini adalah pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat tidak mampu dan berpenghasilan rendah. Kita upayakan penerapan uji coba mulai Juli ini,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Kantor DLH, Senin (7/7/2025).

Data yang telah dirampungkan oleh DLH didasarkan pada kriteria rumah tangga dengan sambungan listrik subsidi 450 VA hingga 900 VA, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2021. “Data ini sudah kami paparkan dalam rapat koordinasi bersama camat, sekcam, kepala seksi kebersihan, dan tim ahli,” jelas Helmy. Ia menegaskan bahwa data yang akurat akan memastikan bantuan ini tepat sasaran, meskipun dalam satu rumah dihuni lebih dari satu keluarga, hanya pemilik meteran listrik yang tercatat.

Peluncuran awal Perwali ini telah dilakukan pada 29 Juni 2025, dan DLH menargetkan implementasi penuh program ini selesai pada akhir Juli. Uji coba program saat ini berlangsung di beberapa kecamatan terpilih. “Setelah uji coba berjalan baik, kita akan melaksanakan pembebasan secara penuh. Kami berharap 100 persen realisasi bisa tercapai,” tutur Helmy. Dalam waktu dekat, Perwali tambahan yang mengatur tata cara pelaksanaan juga akan diterbitkan untuk memperkuat dasar hukum program ini.

Selain itu, Helmy menyebutkan bahwa wilayah kepulauan masih dalam tahap identifikasi karena keterbatasan data. “Kita prioritaskan daratan lebih dulu karena datanya lebih siap. Kepulauan akan menyusul,” ungkapnya. DLH menargetkan semua data dapat rampung dengan baik sebelum perluasan program secara menyeluruh.

Tak hanya fokus pada pembebasan iuran, DLH juga mendorong program kebersihan lainnya. Di antaranya gerakan Jumat Bersih sebagai kegiatan rutin setiap pekan, serta kampanye Bebas Sampah Plastik di lingkungan perkantoran Pemkot Makassar. Program-program ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya bersih yang berkelanjutan di tengah masyarakat.