Makassar, garisspirits.com/ – Sekitar 300 warga Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Makassar, yang tergabung dalam kelompok “Warga Bersatu”, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Makassar pada Senin, 20 Januari 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai permasalahan yang mereka hadapi, terutama terkait infrastruktur, pengelolaan limbah, dan pelayanan publik di wilayah mereka.
Dalam aksi tersebut, perwakilan warga diterima oleh beberapa anggota DPRD Makassar, termasuk H. Sangkala Saddiko (Fraksi PAN), Andi Hadi Ibrahim Baso (Fraksi PKS), dr. Udin Shaputra Malik (Fraksi PDI-P), dan Hartono (Fraksi PKS). Pertemuan berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Makassar dan dipimpin oleh Sandi Fajri, Ketua Umum YLBH Barisan Pejuang Keadilan.
Warga menyampaikan aspirasi mereka dalam bentuk surat yang diterima oleh anggota DPRD. Menanggapi hal tersebut, Andi Hadi Ibrahim Baso menyatakan bahwa DPRD Makassar menghargai partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi. Ia mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan telah didokumentasikan dalam bentuk surat yang akan diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
Permasalahan yang disoroti warga antara lain terkait infrastruktur, pengelolaan limbah, serta layanan dasar di lingkungan tempat tinggal mereka. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut. “Kami datang ke sini karena butuh kepastian dan komitmen dari pemerintah. Permasalahan di Bitoa sudah lama terjadi dan harus segera ditangani,” ujar salah satu peserta aksi.
DPRD Makassar berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi warga dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi warga Kelurahan Bitoa.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Warga berharap aspirasi yang mereka sampaikan kali ini dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan menghasilkan solusi yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bitoa. DPRD Makassar menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak hanya diterima, tetapi juga diupayakan penyelesaiannya secara tuntas dan berkelanjutan.
