Munafri Arifuddin Ikuti RDP Komisi II DPR RI, Dorong Sinergi Pusat-Daerah dan Penguatan BUMD

- Jurnalis

Senin, 28 April 2025 - 23:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Walikota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI secara virtual. (FOTO:HUMAS PEMKOT)

Walikota Makassar, Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI secara virtual. (FOTO:HUMAS PEMKOT)

Makassar, garisspirits.com/ – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut serta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi II DPR RI secara virtual pada Senin (28/04/2025). Rapat ini melibatkan sejumlah kepala daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, antara lain penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, serta pengelolaan sistem kepegawaian.

Baca Juga :  DPRD Makassar Tetapkan Appi-Aliyah Sebagai Wali Kota dan Wawali, Simbol Stabilitas Politik Daerah

Wali Kota Munafri menegaskan pentingnya momentum ini sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk memastikan kebijakan di tingkat pusat dapat diterjemahkan secara efektif di daerah, khususnya dalam memperkuat tata kelola BUMD dan reformasi birokrasi,” ujar Munafri.

Ia juga menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan BUMD agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, penguatan birokrasi yang responsif dan efisien akan berdampak langsung pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Baca Juga :  DPRD Makassar Tekankan Akuntabilitas Pembangunan dalam Rapat Evaluasi Bersama Dinas PU

“Makassar siap menjadi bagian dari transformasi pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan warga,” tambahnya.

RDP ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan, menciptakan iklim investasi yang sehat di daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Berita Terkait

Kolaborasi BPBD dan Duta Pemuda Perkuat Budaya Sadar Bencana di Wilayah Kepulauan
DPRD dan Pemkot Makassar Sepakat Perkuat Tata Ruang dan Transportasi Demi Kepentingan Warga
Sanitary Landfill Jadi Target, Wali Kota Makassar Kerahkan Semua Instrumen Benahi TPA Antang
Wali Kota Makassar Pimpin Aksi Plogging Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Perkuat Komitmen Kota Bersih dan Berkelanjutan
Wali Kota Makassar Perkuat Komitmen Wujudkan Kota Sehat pada Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026
Pemkot Makassar Gandeng LAN RI Kaji TPP ASN dan Skema Pengupahan PJLP
Dr. Muh. Fuad Azis Teguhkan Komitmen Kebersamaan dalam Silaturahmi Akbar IKASI Kota Makassar
Lantik 167 PNS, Appi Minta ASN Baru Siap Kerja, Bukan Sekadar Cari Aman
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 09:27 WITA

Kolaborasi BPBD dan Duta Pemuda Perkuat Budaya Sadar Bencana di Wilayah Kepulauan

Jumat, 12 Juni 2026 - 09:35 WITA

DPRD dan Pemkot Makassar Sepakat Perkuat Tata Ruang dan Transportasi Demi Kepentingan Warga

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:59 WITA

Sanitary Landfill Jadi Target, Wali Kota Makassar Kerahkan Semua Instrumen Benahi TPA Antang

Minggu, 7 Juni 2026 - 22:56 WITA

Wali Kota Makassar Pimpin Aksi Plogging Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Perkuat Komitmen Kota Bersih dan Berkelanjutan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 09:28 WITA

Pemkot Makassar Gandeng LAN RI Kaji TPP ASN dan Skema Pengupahan PJLP

Berita Terbaru