DPRD Makassar Tekankan Akuntabilitas Pembangunan dalam Rapat Evaluasi Bersama Dinas PU

GARISSPIRITS.NEWS_ Komisi C DPRD Kota Makassar menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memantau pelaksanaan program pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi C DPRD Makassar pada Jumat (11/4/2025) ini menjadi bagian dari agenda rutin pengawasan legislatif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rapat tersebut bertujuan memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas PU Makassar, Ir. Zuhaelsi Zubir, ST, MT, memaparkan capaian kinerja selama tiga bulan pertama 2025, meliputi realisasi fisik, keuangan, serta berbagai kendala teknis dan administratif di lapangan.

Komisi C memberikan sejumlah catatan strategis agar pelaksanaan program lebih optimal. Fokus perhatian diarahkan pada peningkatan mutu layanan infrastruktur dan penyelesaian proyek yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, menegaskan pentingnya forum evaluasi sebagai sarana akuntabilitas publik. Ia menuturkan, Komisi C berkomitmen mengawal setiap proses pembangunan agar tepat sasaran serta sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Azwar, prinsip transparansi, efisiensi, dan responsivitas harus menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja dinas teknis. Ia menilai, penerapan indikator tersebut akan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pembangunan di Kota Makassar.

Selain evaluasi teknis, Komisi C juga mendorong koordinasi yang lebih sinergis antara legislatif dan eksekutif. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mempercepat realisasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, anggota Komisi C turut menyoroti isu-isu prioritas, seperti perbaikan sistem drainase, pemeliharaan jalan lingkungan, dan percepatan rehabilitasi fasilitas publik. Dinas PU diminta memperkuat perencanaan dan pengawasan internal agar pelaksanaan program lebih terstruktur dan minim penyimpangan.

Komisi C juga mengapresiasi keterbukaan Dinas PU yang secara transparan menyampaikan capaian serta kendala di lapangan. Sikap tersebut dianggap sebagai wujud komitmen untuk terus memperbaiki pelaksanaan program dan meningkatkan pelayanan publik.

Dengan koordinasi yang semakin intensif antara DPRD dan Dinas PU, arah pembangunan Kota Makassar diharapkan menjadi lebih efisien, terarah, serta membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.