garisspirits.com/ ASN Institute, sebuah lembaga bimbingan belajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kini tengah berurusan dengan hukum setelah menyebarkan inforamasi keliru yang menyebutkan bahwa proses masuk Akademi Kepolisian (Akpol) 2025 berbayar. Subdit V Cybercrime Polda Sulsel telah mengamankan tiga orang yang terlibat, yaitu AIS (22 tahun), pembuat artikel; AF (28), marketing; dan TM (34), yang merupakan pimpinan ASN Institute di bawah naungan PT Digi Teknologi Indonesia.
TM, pimpinan ASN Institute, menyampaikan permintaan maaf atas penyebaran informasi tidak benar tersebut. Ia mengakui bahwa artikel yang mereka sebarkan tidak didasarkan pada sumber yang kredibel. “Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan dari informasi yang kami berikan,” ujarnya. TM menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menyebarkan hoaks, melainkan hanya menyampaikan informasi terkait penerimaan Akpol.
Dalam pernyataannya, TM mengungkapkan bahwa sumber artikel biaya seleksi Akpol yang mereka gunakan berasal dari salah satu situs web. Namun, mereka tidak memverifikasi kredibilitas informasi tersebut sebelum menyebarkannya. “Sebenarnya niat hanya menyampaikan informasi terkait penerimaan Akpol ini. Kami dapat dari website lain, di situlah kekeliruan kami tidak melihat kredibilitas dari website tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan ini betul-betul kelalaian kami,” jelas TM.
Polda Sulsel menjerat ketiga tersangka dengan pasal 45A ayat (1) dan (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan ketentuan tersebut, mereka diancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar. Proses hukum ini menjadi peringatan keras agar masyarakat, terutama institusi pendidikan, lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kredibilitas ASN Institute sebagai lembaga pendidikan. Aparat kepolisian menegaskan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada masyarakat. Dengan permintaan maaf dari pihak ASN Institute, publik diharapkan dapat mengambil pelajaran untuk lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi, khususnya yang berkaitan dengan seleksi institusi negara seperti Akpol.
