MAKASSAR, garisspirits.com/ – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, mendorong 15 kecamatan di Makassar untuk mempercepat realisasi program-program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik di triwulan kedua tahun anggaran 2025. Desakan ini disampaikan menyusul rendahnya capaian serapan anggaran pada triwulan pertama.
“Serapan anggaran kecamatan masih sangat rendah, baru mencapai sekitar 15 persen di triwulan pertama. Ini harus segera dibenahi agar tidak berdampak pada kualitas layanan publik,” kata Tri Sulkarnain, yang akrab disapa Trisula, dalam keterangannya kepada media, Selasa (15/4).
Ia menyoroti lambannya pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dan menilai bahwa keterlambatan pencairan anggaran bisa berimbas pada terbengkalainya kebutuhan warga. Menurutnya, setiap kecamatan harus memiliki komitmen untuk mempercepat pelaksanaan program agar pelayanan masyarakat tetap optimal.
Trisula juga mengungkapkan bahwa sejumlah kantor kelurahan belum mendapatkan anggaran pembangunan karena belum tercantum dalam APBD 2025. Selain itu, ia menyebut ketidakjelasan status lahan menjadi salah satu penghambat utama dalam proses pembangunan fisik.
Ia berharap pencairan anggaran bisa dimulai maksimal pada bulan April agar pelaksanaan program berjalan tepat waktu. “Saya minta semua pihak terkait, termasuk camat dan lurah, meningkatkan koordinasi agar tidak ada keterlambatan teknis di lapangan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara Pjs RT/RW dan lurah. “Jangan ada Pjs yang merasa punya kedekatan dengan atasan, lalu bekerja semaunya sendiri. Semua harus taat pada sistem koordinasi demi pelayanan yang tertib,” tegasnya.
