Makassar, garisspirits.com/ – Ketua DPRD Makassar, Supratman, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ia menyoroti bahwa waktu sudah berjalan empat bulan sejak pelantikan Wali Kota Munafri Arifuddin, namun dokumen RPJMD belum juga disahkan. “RPJMD ini kan menjadi kewajiban wali kota dalam menjabat, karena RPJMD itu harus ketuk palu. Setiap wali kota baru diwajibkan membuat RPJMD maksimal enam bulan setelah dilantik. Kita sudah berjalan empat bulan, ini sangat mendesak,” tegas Supratman, Rabu (11/6/2025) di Gedung DPRD Makassar.
Supratman, yang juga merupakan politisi Partai NasDem, menekankan bahwa RPJMD menjadi fondasi seluruh program strategis lima tahunan Pemkot Makassar. Tanpa kejelasan dokumen ini, perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan serta pembahasan anggaran berpotensi terhambat. “Termasuk 50 indikator program unggulan wali kota. Kalau tidak ada RPJMD, bagaimana kita mau jalankan program prioritas seperti sampah gratis untuk warga pra sejahtera, seragam sekolah gratis, dan sambungan PDAM gratis? Itu semua tertuang dalam RPJMD,” tambahnya.
Ia berharap agar dokumen tersebut dapat dirampungkan dan disahkan paling lambat bulan Juli. Hal ini untuk memastikan pembahasan anggaran perubahan bisa segera dimulai dan tidak mengganggu siklus perencanaan pembangunan. “Kami berharap tidak ada program yang terhambat, kita dorong semua berjalan dengan baik,” ujar Supratman.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa penyusunan RPJMD telah melalui proses panjang dan partisipatif. Mulai dari konsultasi publik, forum perangkat daerah, hingga sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi, semuanya telah dijalankan secara transparan. “Pembangunan Makassar menghadapi tantangan besar seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, perubahan iklim, dan isu sosial. Karena itu, dibutuhkan solusi inovatif, inklusif, dan kolaboratif,” terang Munafri.
Munafri juga menyatakan bahwa keterlibatan DPRD sebagai mitra strategis sangat penting dalam memastikan pelaksanaan RPJMD berjalan efektif. Selain itu, ia juga membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan media. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan visi Makassar yang lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.
Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemkot Makassar berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMD. Setiap perkembangan akan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, publik dapat mengawasi langsung apakah program-program yang dijanjikan benar-benar berjalan sesuai harapan.(*)
