Mediasi Sengketa Lahan Aditarina di Makassar Gagal, DPRD Anjurkan Jalur Hukum

Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memediasi sengketa lahan Aditarina di Kelurahan Bitoa. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, dihadiri anggota dewan serta perwakilan pihak-pihak yang berselisih.

Andi Pahlevi menyampaikan, upaya mediasi yang dilakukan Komisi A tidak membuahkan hasil. Kedua belah pihak bersikeras mempertahankan klaim kepemilikan masing-masing tanpa adanya titik temu.

“Kami sudah berusaha memfasilitasi dialog, tapi tidak berhasil. Oleh sebab itu, kami merekomendasikan penyelesaian lewat jalur hukum,” kata Andi pada Rabu (26/3/2025).

Sengketa bermula dari klaim kepemilikan lahan oleh satu pihak, sementara warga yang tinggal mengaku telah membeli lahan tersebut dari mantan Ketua RW dengan bukti kwitansi.

“Informasi kami tunjukkan adanya penjualan lahan oleh mantan Ketua RW kepada warga, yang menjadi sumber konflik,” jelas Andi.

Ketegangan sempat terjadi antara warga dan pihak pengklaim lahan. Andi berharap pihak pengembang juga dapat berkomunikasi terbuka demi solusi terbaik.

Anggota Komisi A lainnya, Tri Sulkarnain, menegaskan bahwa sikap keras kedua pihak membuat solusi damai tidak tercapai. Tri menyarankan agar kedua pihak menempuh jalur hukum sesuai keyakinan mereka.

Mantan Ketua RW yang diduga melakukan penjualan membantah tuduhan itu dan mengaku hanya menerima uang sewa dari warga.

RDP berakhir tanpa kesepakatan damai, dengan rekomendasi final dari Komisi A agar sengketa diselesaikan di pengadilan.