Kemenkes RI Percayakan RSUD Labuang Baji sebagai Tuan Rumah Bimtek Nasional Penyelenggaraan Layanan Korban Kekerasan

GARISSPIRITS.NEWS_ Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah serius di dunia, termasuk Indonesia. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan, sekitar 30 persen perempuan usia 15–49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. UNICEF juga mencatat lebih dari 100.000 anak dan remaja di bawah 20 tahun meninggal dunia akibat kekerasan setiap tahunnya.

(Makassar, 23 Oktober 2025 )

Di tingkat nasional, ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan setiap tahun. Sulawesi Selatan sendiri masih menempati posisi sepuluh besar provinsi dengan angka kasus tertinggi pada 2023.

Sebagai bentuk upaya penguatan layanan bagi korban, RSUD Labuang Baji Makassar menjadi tuan rumah kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Tata Laksana Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI ini digelar pada 23 Oktober 2025 di Aula Lantai 4 Gedung C RSUD Labuang Baji secara hybrid—menggabungkan peserta luring dan daring.

Acara dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perwakilan rumah sakit se-Sulawesi Selatan.

Wakil Direktur RSUD Labuang Baji, dr. dr. Ade Chandra, Sp.THT-KL., M.Kes, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antar rumah sakit dalam memperkuat layanan bagi korban kekerasan.

“Bimtek ini diharapkan memperkuat jejaring rumah sakit dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan agar layanan KtPA semakin optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejak 2019 RSUD Labuang Baji telah memiliki layanan KtPA yang diresmikan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan terus berkomitmen menjadi pusat layanan bagi korban perempuan dan anak.

Apresiasi juga disampaikan kepada Kementerian Kesehatan RI dan seluruh peserta yang turut berperan aktif dalam peningkatan kapasitas layanan KtPA.

Sementara itu, Ester Marini Lubis, MKM, mewakili Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes RI, menegaskan bahwa penguatan layanan KtPA menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Menurutnya, layanan KtPA akan menjadi bagian penting dari penguatan sistem kesehatan nasional bersama layanan trauma dan geriatrik di setiap kabupaten dan kota.

Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sumber daya manusia, sarana prasarana, serta regulasi yang berpihak pada korban kekerasan.

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, termasuk forensik medikolegal dan kebijakan kesehatan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan rumah sakit di Sulawesi Selatan semakin siap memberikan pelayanan yang komprehensif, sensitif gender, dan berorientasi pada pemulihan korban.