DPRD dan Pemkot Makassar Beda Pandangan Soal Akhir Jabatan Danny Pomanto

Menjelang paripurna penetapan kepala daerah, DPRD Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar memiliki pandangan berbeda terkait berakhirnya masa jabatan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. Paripurna dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 6 Februari 2025, pukul 12.00 WITA.

Agenda rapat paripurna tersebut meliputi pengumuman akhir masa jabatan wali kota periode 2021–2025, serta penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025–2030. Momen ini menjadi bagian penting dari proses transisi kepemimpinan.

Wakil Ketua II DPRD Makassar, Anwar Faruq, menyatakan bahwa masa jabatan Danny Pomanto resmi berakhir usai paripurna. Ia menegaskan bahwa setelah pengumuman, Danny tidak lagi menjabat sebagai wali kota.

“Besok paripurna penetapan sekaligus pemberhentian. Sudah ditetapkan, berarti masa jabatan berakhir,” ujar Anwar usai Rapat Bamus pada Jumat, 7 Februari 2025.

Namun, Kepala Bappeda Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menyatakan masa jabatan wali kota masih berlangsung hingga pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025. Menurutnya, pengumuman paripurna belum mengakhiri masa jabatan secara administratif.

Hal senada disampaikan Kabag Tapem DPRD Makassar, Armin Paera. Ia menjelaskan bahwa masa jabatan wali kota dinyatakan berakhir bersamaan dengan pelantikan kepala daerah baru.

“Nanti baru berakhir saat wali kota terpilih dilantik,” kata Armin melalui sambungan telepon.

Setelah paripurna, Pemkot Makassar akan mengirim surat ke Gubernur Sulsel untuk meneruskan proses pelantikan ke Kemendagri. Proses ini menjadi tahapan terakhir transisi pemerintahan.

Meski ada perbedaan pandangan, kedua pihak sepakat bahwa pelantikan kepala daerah terpilih menjadi penentu dimulainya masa jabatan baru dan berakhirnya masa jabatan petahana.