Danny Pomanto Tolak Usulan Penundaan Lelang Proyek Fisik Tahun 2025

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, menanggapi usulan Fraksi Mulia DPRD Makassar yang meminta penundaan lelang proyek fisik tahun anggaran 2025. Dalam keterangannya di Balai Kota pada Senin (24/1/2025), Danny menyebut permintaan itu tidak memiliki dasar kuat, kecuali proyek memang secara teknis ditunda pelaksanaannya.

“Dengan alasan apa mereka minta ditunda? Kecuali kalau proyeknya memang hendak diundur pelaksanaannya,” ujar Danny mempertanyakan.

Ia menjelaskan, Surat Edaran Bersama dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri hanya berlaku untuk anggaran yang berasal dari dana transfer pusat. Sementara proyek-proyek yang menggunakan APBD Kota Makassar, menurutnya, tetap wajib dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Danny, jika seluruh program ditunda, maka pelayanan publik bisa terganggu. Ia mencontohkan, gaji petugas kebersihan bisa terdampak bila tidak ada program berjalan. “Dana transfer daerah itu sudah jelas penggunaannya,” tegasnya.

Saat ini, beberapa proyek fisik seperti Makassar Government Center (MGC) sudah memasuki tahap lelang manajemen konstruksi tahap kedua. Danny memastikan tahapan tetap berjalan sesuai rencana.

Sebelumnya, Fraksi Mulia yang merupakan gabungan Partai Demokrat dan Hanura, meminta Pemkot Makassar menunda seluruh kegiatan fisik hingga wali kota baru periode 2025–2030 resmi dilantik. Mereka beralasan, proyek sebaiknya disesuaikan dengan visi-misi pemimpin baru.

Ketua Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, menyebut permintaan ini sejalan dengan Surat Edaran Presiden Prabowo bersama Mendagri dan Menkeu yang meminta penundaan pengadaan barang dan jasa dari dana transfer hingga peraturan baru diterbitkan.

Namun, Danny menegaskan bahwa instruksi tersebut tak berlaku mutlak untuk dana APBD. Ia menilai, pembangunan tetap harus berjalan demi kesinambungan pelayanan dan kemajuan kota.

Perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif ini kini menjadi perhatian, seiring upaya kedua pihak mencari solusi terbaik agar pembangunan tetap berjalan tanpa melanggar regulasi yang berlaku. (*)