Pengawasan Pemerintahan Daerah Angkatan VII, H. Ray Suryadi Arsyad Dorong Tata Kelola yang Lebih Baik

MAKASSAR — Garisspirits.Com_ Anggota DPRD Kota Makassar, H. Ray Suryadi Arsyad, S.IP, bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII (Tujuh), Selasa, 4 Agustus 2026, di Karebosi Premier Hotel, Makassar. Kegiatan tersebut menjadi ruang penguatan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah sekaligus fungsi pengawasan legislatif.

Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dan menghadirkan dua narasumber, yakni Bryan Ramadhan Brahman, S.STP., M.A.P., serta Zulkifli Thahir, S.E., M.A.P. Jalannya kegiatan dipandu moderator Jamsir Arsad. Rangkaian agenda berlangsung dengan pemaparan materi dan diskusi yang membahas berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pemaparannya, Bryan Ramadhan Brahman menekankan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan tujuan pembangunan. “Pengawasan bukan sekadar melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah, tetapi juga memastikan setiap program memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bryan.

Bryan juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memahami proses pemerintahan daerah. “Masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk memahami kebijakan dan ikut memberikan masukan, karena pemerintahan yang baik membutuhkan komunikasi serta partisipasi dari berbagai pihak,” katanya.

Sementara itu, Zulkifli Thahir menyampaikan bahwa pengawasan pemerintahan daerah harus dilakukan secara konstruktif dengan mengedepankan evaluasi dan perbaikan. Menurutnya, fungsi pengawasan dapat menjadi instrumen untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. “Pengawasan harus menghasilkan evaluasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan hanya berhenti pada temuan atau persoalan,” tutur Zulkifli.

Ia menambahkan, kualitas penyelenggaraan pemerintahan sangat berkaitan dengan konsistensi dalam menjalankan kebijakan dan mempertanggungjawabkan setiap program yang telah direncanakan. “Ketika perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban berjalan secara berkesinambungan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin kuat,” ungkapnya.

H. Ray Suryadi Arsyad sebagai anggota DPRD Kota Makassar turut mendorong agar kegiatan pengawasan menjadi wadah dialog yang terbuka antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai penyelenggaraan pemerintahan akan membantu masyarakat ikut mengawal berbagai program pembangunan di daerah.

Antusiasme peserta terlihat saat memasuki sesi diskusi. Sejumlah peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan terkait bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengawasi program pemerintah daerah. Salah satu peserta menanyakan, “Bagaimana bentuk pengawasan masyarakat yang paling efektif agar masukan yang disampaikan dapat benar-benar menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah?”

Pertanyaan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Peserta bertanya, “Bagaimana memastikan program yang telah direncanakan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya?”

Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dan menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut. Pertanyaan peserta memberikan gambaran bahwa pengawasan pemerintahan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD Kota Makassar, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Makassar.