H. Ray Suryadi Arsyad Gelar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2026 Angkatan X Bersama Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar

MAKASSAR —Garisspirits.com_ Anggota DPRD Kota Makassar, H. Ray Suryadi Arsyad, S.IP, bersama Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X (Sepuluh), Senin, 7 September 2026, di Karebosi Premier Hotel. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, legislatif, narasumber, dan masyarakat dalam membahas pengelolaan sektor perikanan serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, H. Ray Suryadi Arsyad, S.IP, menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. “Pengawasan bukan sekadar melihat pelaksanaan program, tetapi memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Ray Suryadi Arsyad.

Ia juga menyampaikan bahwa sektor perikanan memiliki posisi penting dalam pembangunan Kota Makassar karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan. “Kita ingin pembangunan sektor perikanan terus diperkuat, sehingga masyarakat nelayan tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pembangunan daerah,” katanya.

Narasumber dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP., M.Si, selaku Pengelolaan Perikanan Tangkap, memaparkan sejumlah hal yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan tangkap serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. “Pengelolaan perikanan tangkap harus dilakukan secara terukur agar pemanfaatan sumber daya tetap memperhatikan keberlanjutan dan kepentingan masyarakat nelayan,” jelas Aulia Arsyad.

Menurut Aulia, penguatan sektor perikanan juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat yang berada di wilayah pesisir. “Kolaborasi menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan perikanan, karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. H. Andi Tamsil, MS, IPM, membawakan materi mengenai transformasi perikanan kota dan perikanan laut menuju ketahanan pangan, ekonomi biru, dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Ia menjelaskan bahwa perubahan pola pengelolaan perikanan perlu diarahkan pada pendekatan yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. “Transformasi perikanan harus mampu menciptakan nilai tambah sekaligus menjaga sumber daya laut agar tetap tersedia bagi generasi berikutnya,” kata Prof. Andi Tamsil.

Ia menambahkan, konsep ekonomi biru dapat menjadi salah satu pendekatan dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. “Ekonomi biru tidak hanya berbicara tentang pemanfaatan laut, tetapi bagaimana sumber daya laut dikelola secara bertanggung jawab untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Salah satu peserta menanyakan bagaimana langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya melalui program yang berkaitan dengan peningkatan hasil tangkapan, akses pasar, serta penguatan kapasitas masyarakat pesisir.

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hasil laut. Peserta meminta penjelasan mengenai strategi yang dapat dilakukan agar aktivitas penangkapan ikan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem laut.

Moderator kegiatan, Umar Kadir, memandu jalannya acara mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab. Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan yang menitikberatkan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan perikanan tangkap, ketahanan pangan, penerapan ekonomi biru, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X tersebut, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih kuat mengenai pentingnya pengelolaan sektor perikanan secara berkelanjutan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, tenaga ahli, dan masyarakat agar kebijakan pembangunan sektor perikanan di Kota Makassar dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.