MAKASSAR – garisspirits.com/ – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berkomitmen dalam perkuatan dan pembenahan digitalisasi kepegawaian daerah Pemkot Makassar.
Danny Pomanto, atau yang biasa disapa Danny, mengakui adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Walau menurut penilaiannya, implementasi digitalisasi kepegawaian di Pemkot Makassar telah dilakukan sejak jauh sebelumnya.
Namun, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pusat hanya perlu disampaikan dengan lebih rinci kepada pihak terkait.
Contohnya, seperti setelah melalui perbaikan, Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berhasil mendapatkan peringkat terbaik di Sulsel.
“Seperti SPBE sudah dibenahi oleh Diskominfo Makassar sehingga mendapat rangking satu,”
Danny memberikan wawancara setelah mengikuti Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, yang diadakan di Ruang Pola Kantor Gubernur pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024.
“Tidak ada alasan kita tidak menjadi nomor satu, semuanya sudah lengkap (fasilitasnya),” tekannya.
Pembenahan pun lanjut dia, harus semuanya digital. Mulai dari data pribadi dan data lainnya yang harus digital.
Seperti yang kita ketahui, Kota Makassar berhasil meraih peringkat teratas di Sulsel dalam Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan skor 3,41 yang dikategorikan sebagai kualitas yang baik.
Hasil prestasi ini dicapai berdasarkan ketetapan Menpan-RB mengenai Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda pada tahun 2023, yang dirilis pada tanggal 11 Januari 2024.
Dalam acara tersebut, Menpan-RB Azwar Anas mengungkapkan bahwa Sulsel harus mempersiapkan diri untuk menjadi lokasi pelaksanaan kebijakan menteri.
Misalkan, persoalan administrasi yang sering menjadi kegiatan rutin.
Dalam hal ini, penting bagi pemimpin untuk selalu mengingatkan tentang kinerja dan bahkan mengadakan pertemuan mingguan agar birokrasi dapat berfungsi dengan baik.
Terlebih lagi, dengan peningkatan fasilitas bagi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik dan berbasis digital, maka pelayanan publik perlu disesuaikan agar menjadi lebih efektif dan efisien.
Dia juga menyatakan bahwa izin untuk konser atau acara harus disederhanakan.
“Itu (izin konser) kalau dikerjakan-dipermudah di Makassar maka manfaatnya banyak termasuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
