Pemerintah Perkuat Program Penuntasan TBC, Bappenas dan Kemenkes Tinjau Pelaksanaan diRSUD Labuang Baji Makassar

GARISSPITRS.NEWS_ Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis (TBC) sebagai bagian dari Program Nasional Prioritas Presiden Republik Indonesia. Upaya ini menjadi komitmen nyata untuk menurunkan angka kasus baru TBC secara signifikan pada lima tahun mendatang. (Makassar, 28 Oktober 2025)

Target nasional yang ditetapkan adalah menekan jumlah kasus baru hingga 50 persen pada tahun 2029, dari 387.000 kasus per 100.000 penduduk menjadi 190.000 per 100.000 penduduk. Angka tersebut menjadi tolok ukur penting dalam keberhasilan program kesehatan nasional.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menetapkan program penuntasan TBC sebagai Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang masuk dalam Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Penetapan ini memastikan pengawasan dan dukungan lintas sektor berjalan secara terpadu.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaksanakan kunjungan lapangan pengendalian triwulan III tahun 2025 di Kota Makassar.

Kunjungan ini bertujuan mengumpulkan data pelaksanaan, menilai kemajuan di lapangan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menuntaskan TBC. Selain itu, kegiatan ini juga menggali praktik baik yang bisa direplikasi di daerah lain.

Salah satu titik penting yang dikunjungi adalah RSUD Labuang Baji, rumah sakit rujukan TBC untuk wilayah Sulawesi Selatan. Tim lapangan meninjau ruang isolasi khusus TBC, laboratorium mikrobiologi, serta poliklinik TB-MDR atau tuberkulosis resisten obat.

Kegiatan ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Bappeda Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tim TB Puskesmas Mangasa, serta kader pendamping TBC dari sejumlah wilayah.

Evaluasi yang dilakukan mencakup sejumlah aspek utama, mulai dari kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan, hingga dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat program TBC di tingkat lokal.

Selain itu, tim juga meninjau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, yang menjadi salah satu pendekatan berbasis masyarakat untuk mempercepat penemuan dan pengobatan kasus.

Aspek pembiayaan turut menjadi perhatian, terutama implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk memperkuat layanan TBC di fasilitas kesehatan daerah.

Kunjungan ini juga menyoroti pentingnya pemberian jaminan sosial bagi keluarga pasien TBC, serta perlindungan hak pekerja yang terdampak penyakit ini agar tetap mendapat kesempatan ekonomi.

Isu-isu terkini dan berbagai risiko pelaksanaan program turut dibahas, termasuk tantangan koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya di lapangan.

Melalui evaluasi ini, pemerintah berharap tercipta sinergitas antarlembaga dan tata kelola yang lebih akuntabel serta terintegrasi di semua lini pelayanan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar target penurunan kasus dapat tercapai lebih cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya berkelanjutan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan penuntasan TBC bukan sekadar program kesehatan, tetapi juga bagian dari pembangunan manusia yang lebih sehat dan produktif.