DPRD Makassar Tindaklanjuti Status dan Kesejahteraan Tenaga Non-ASN di Sektor Kesehatan

Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 15 Januari 2025, guna menindaklanjuti surat dari Barisan Muda Kesehatan Indonesia. Surat tersebut membahas status kepegawaian serta kesejahteraan tenaga Non-ASN yang bekerja di sektor kesehatan di Makassar.

Rapat berlangsung di ruang Komisi A dan dihadiri oleh Kepala BKPSDMD Kota Makassar serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Pertemuan ini bertujuan membahas langkah kebijakan yang dapat mengakomodasi tenaga Non-ASN secara menyeluruh.

Ketua Komisi A, A. Pahlevi, memimpin rapat dengan fokus merumuskan kebijakan yang tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga pendidikan dan bidang teknis lainnya yang memanfaatkan tenaga Non-ASN.

Dalam pertemuan tersebut, A. Pahlevi menegaskan pentingnya peran tenaga Non-ASN dalam menunjang pelayanan publik. Oleh sebab itu, dia meminta agar kebijakan yang disusun memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi tenaga tersebut.

Komisi A berharap BKPSDMD dapat segera menyusun formulasi kebijakan yang lebih jelas, komprehensif, dan adil terkait status kepegawaian serta tunjangan bagi tenaga Non-ASN di lingkungan Pemkot Makassar.

DPRD Kota Makassar juga berkomitmen untuk terus mengawal proses penyusunan kebijakan tersebut hingga dapat terealisasi secara optimal dan merata bagi seluruh tenaga Non-ASN.

Selain itu, diharapkan Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah konkret guna mengatasi ketidakpastian status dan meningkatkan kesejahteraan tenaga Non-ASN di berbagai sektor pelayanan publik.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan publik yang lebih profesional dan berkelanjutan, sekaligus memberikan jaminan hak-hak dasar bagi tenaga Non-ASN.

Dengan perhatian khusus dari DPRD dan Pemkot Makassar, diharapkan kesejahteraan tenaga Non-ASN semakin terjamin dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan kota.