![](https://garisspirits.com/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2025-10-25-105126-e1763198431806.png")
![](https://garisspirits.com/wp-content/uploads/2026/03/Spanduk-LinkedIn-Desain-Tata-Ruang-Simpel-Cokelat-1.png")
Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menunda pelaksanaan lelang proyek fisik tahun anggaran 2025. Imbauan ini disampaikan guna menjaga keselarasan antara program pembangunan dan visi Wali Kota Makassar terpilih pasca Pilkada 2024.
Ketua Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan imbauan ini pada Jumat (17/01/2025). Ia meminta agar proses lelang tidak dilaksanakan sebelum Wali Kota baru resmi dilantik. “Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih dilantik. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ray menambahkan, kebijakan tersebut didasarkan pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang terbit 11 Desember 2024. Surat edaran itu meminta daerah menunda proyek fisik yang belum mendesak demi mendukung kelancaran transisi pemerintahan.
“Langkah ini penting agar pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di bawah kepemimpinan yang baru,” terang Ray, legislator dari Partai Demokrat.
Dukungan serupa disampaikan Muchlis Misbah, anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura sekaligus Bendahara Fraksi Mulia. Ia menilai penundaan ini akan memberikan ruang bagi pemerintahan baru menyusun strategi pembangunan jangka menengah.
Menurut Muchlis, proyek yang dilelang sebelum pelantikan Wali Kota terpilih berisiko tidak sinkron dengan program prioritas kepala daerah yang baru. Hal ini bisa berdampak pada tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran.
“Pilkada adalah momentum penting. Jangan sampai proyek yang dilaksanakan justru tidak sesuai arah pembangunan yang diinginkan warga Makassar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Wali Kota terpilih berhak menentukan arah kebijakan pembangunan. Karena itu, ia meminta agar seluruh SKPD menahan diri hingga proses transisi selesai.
“Beri kesempatan pemimpin baru menyusun dan menjalankan programnya. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan efektif dan berkelanjutan,” pungkas Muchlis.