Komisi D DPRD Makassar Usulkan Penambahan Anggaran untuk Perlindungan Pekerja Rentan

- Jurnalis

Selasa, 25 Februari 2025 - 19:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham. (FOTO:Abay)

Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham. (FOTO:Abay)

Makassar, garisspirits.com/ – Komisi D DPRD Makassar telah mengajukan usulan untuk penambahan anggaran sebesar Rp14 miliar guna memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan di Kota Makassar. Usulan ini bertujuan untuk memperluas cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi kelompok pekerja yang saat ini belum terjangkau oleh program jaminan sosial.

Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyampaikan bahwa saat ini anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menjamin perlindungan penuh bagi pekerja rentan. Ia mengatakan, “Anggaran yang ada saat ini belum cukup. Estimasi biaya perlindungan yang optimal adalah sekitar Rp14 miliar. Oleh karena itu, kami dorong untuk meningkatkan anggaran demi kesejahteraan masyarakat”, pada Selasa (25/02/2025).

Baca Juga :  Ketua DPRD Makassar: Kami Siap Kawal Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pekerja rentan yang dimaksud dalam usulan ini meliputi buruh, pekerja harian lepas, mereka yang penghasilannya berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK), serta warga dalam kategori kemiskinan ekstrem yang terdata dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Ari juga menambahkan bahwa penting untuk melakukan pendataan yang menyeluruh agar semua pekerja rentan bisa dilindungi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar, Nielma Palamba, mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 35.422 jiwa telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk 427 pekerja disabilitas. Program ini mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang sudah didistribusikan melalui kelurahan.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Makassar Hadiri Maulid Nabi di Masjid Baabur Rezqi PND

Nielma juga menargetkan untuk meningkatkan jumlah penerima BPJS Ketenagakerjaan dari 422.000 menjadi 800.000 pekerja. Namun, pencapaian target tersebut masih menunggu data resmi dari Bappenas terkait kemiskinan ekstrem, yang merupakan data utama dalam penentuan penerima manfaat.

Dengan adanya usulan tambahan anggaran ini, diharapkan perlindungan bagi pekerja rentan dapat diperluas, dan sistem jaminan sosial di Makassar akan semakin kuat. Agar usulan ini dapat terealisasi, pendataan yang akurat dan terverifikasi menjadi langkah penting yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Berita Terkait

Kolaborasi BPBD dan Duta Pemuda Perkuat Budaya Sadar Bencana di Wilayah Kepulauan
DPRD dan Pemkot Makassar Sepakat Perkuat Tata Ruang dan Transportasi Demi Kepentingan Warga
Sanitary Landfill Jadi Target, Wali Kota Makassar Kerahkan Semua Instrumen Benahi TPA Antang
Wali Kota Makassar Pimpin Aksi Plogging Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Perkuat Komitmen Kota Bersih dan Berkelanjutan
Wali Kota Makassar Perkuat Komitmen Wujudkan Kota Sehat pada Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026
Pemkot Makassar Gandeng LAN RI Kaji TPP ASN dan Skema Pengupahan PJLP
Dr. Muh. Fuad Azis Teguhkan Komitmen Kebersamaan dalam Silaturahmi Akbar IKASI Kota Makassar
Lantik 167 PNS, Appi Minta ASN Baru Siap Kerja, Bukan Sekadar Cari Aman
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 09:27 WITA

Kolaborasi BPBD dan Duta Pemuda Perkuat Budaya Sadar Bencana di Wilayah Kepulauan

Jumat, 12 Juni 2026 - 09:35 WITA

DPRD dan Pemkot Makassar Sepakat Perkuat Tata Ruang dan Transportasi Demi Kepentingan Warga

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:59 WITA

Sanitary Landfill Jadi Target, Wali Kota Makassar Kerahkan Semua Instrumen Benahi TPA Antang

Minggu, 7 Juni 2026 - 22:56 WITA

Wali Kota Makassar Pimpin Aksi Plogging Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Perkuat Komitmen Kota Bersih dan Berkelanjutan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 09:28 WITA

Pemkot Makassar Gandeng LAN RI Kaji TPP ASN dan Skema Pengupahan PJLP

Berita Terbaru