Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2026 Angkatan IX, Muhammad Farid Rayendra Tekankan Pentingnya Pelayanan Publik

MAKASSAR, 15 Agustus 2026 — Garisspirits.com_Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX (Sembilan) digelar di Hotel Karebosi Premier, Jalan Jenderal M. Jusuf No. 1, Makassar, Sabtu (15/8/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota DPRD Kota Makassar Muhammad Farid Rayendra bersama jajaran SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pemaparannya, Muhammad Farid Rayendra menekankan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Pengawasan bukan semata-mata mencari kekurangan, tetapi memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak peserta untuk memahami peran masyarakat dalam mengawal kebijakan dan pelayanan pemerintah daerah. “Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta ikut mengawasi pelayanan publik agar penyelenggaraan pemerintahan semakin terbuka dan responsif,” kata Muhammad Farid Rayendra.

Narasumber kedua, Irwandi, SE., MM., memberikan penjelasan mengenai pentingnya pengelolaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terukur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah. “Pengawasan yang baik harus menghasilkan evaluasi dan perbaikan, sehingga pelaksanaan program pemerintah tidak berhenti pada pemenuhan administrasi,” jelas Irwandi.

Irwandi menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu unsur yang dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel. “Masyarakat perlu mengetahui bagaimana pemerintah bekerja dan menggunakan kewenangannya, karena keterbukaan akan membangun kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, narasumber ketiga, Zulkifli Aljahori, SIP., MH., menguraikan sejumlah aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pentingnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan dan kebijakan pemerintah. Ia menilai pengetahuan tersebut dapat membantu masyarakat menyampaikan aspirasi secara tepat. “Pemahaman terhadap pemerintahan daerah akan membuat masyarakat lebih kritis dalam memberikan masukan, tetapi tetap berdasarkan aturan dan mekanisme yang tersedia,” ungkap Zulkifli.

Zulkifli juga mengingatkan agar pengawasan publik diarahkan pada kepentingan perbaikan pelayanan dan pembangunan daerah. “Pengawasan harus menjadi bagian dari budaya pemerintahan yang sehat, yaitu mendorong keterbukaan, kepatuhan terhadap aturan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Misbahuddin tersebut berlangsung dengan penyampaian materi dan dialog bersama peserta. Pembahasan diarahkan pada bagaimana masyarakat dapat memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pentingnya partisipasi publik dalam mengawal kebijakan serta pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah.

Di penghujung acara, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Salah satu peserta menanyakan, “Bagaimana masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah daerah apabila menemukan pelayanan yang belum sesuai dengan ketentuan?” Pertanyaan tersebut kemudian menjadi bagian dari diskusi mengenai mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Pertanyaan lainnya yang disampaikan peserta yakni, “Apa langkah yang dapat dilakukan agar keterlibatan masyarakat dalam mengawasi program pemerintah daerah tidak hanya berlangsung pada saat kegiatan sosialisasi, tetapi dapat dilakukan secara berkelanjutan?” Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan dalam sesi dialog yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan komunikasi yang terbuka dengan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mampu berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara masyarakat, DPRD, dan perangkat daerah untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.