Muhammad Farid Rayendra dan DP3A Makassar Siapkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2026 Angkatan VIII

Makassar_Garisspirits.com_Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, bersama jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, terus mematangkan persiapan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026, bertempat di Premier Hotel Karebosi, Kota Makassar. Agenda ini menjadi bagian penting dalam mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintahan daerah agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pengawasan tidak hanya menjadi ruang evaluasi, tetapi juga momentum untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sinergi antara legislatif dan perangkat daerah dinilai penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik.

Dalam agenda tersebut, perhatian juga diarahkan pada sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kedua isu tersebut menjadi bagian strategis dalam membangun lingkungan masyarakat yang aman, inklusif, serta memberikan ruang yang setara bagi setiap warga.

Kegiatan pengawasan akan menghadirkan dua narasumber yang diharapkan mampu memberikan pemaparan sekaligus perspektif konstruktif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain narasumber, kegiatan ini akan diikuti sekitar 100 peserta. Kehadiran para peserta diharapkan dapat memperkaya diskusi melalui berbagai pandangan, masukan, serta pengalaman yang berkaitan dengan pelayanan dan kebijakan publik.

Muhammad Farid Rayendra diharapkan dapat memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang dialog terbuka antara wakil rakyat, perangkat daerah, dan masyarakat. Komunikasi yang kuat menjadi salah satu fondasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif.

Melalui pengawasan yang terukur, berbagai program pemerintah dapat terus dikawal mulai dari proses pelaksanaan hingga pencapaian hasil. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Agenda Angkatan VIII ini juga diharapkan mampu menghasilkan catatan serta rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Masukan yang muncul dalam forum dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan pada masa mendatang.

Dengan semangat kolaborasi, kegiatan pengawasan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi bagian dari upaya nyata membangun pemerintahan Kota Makassar yang lebih terbuka, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.