Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik, Farid Rayendra Siapkan Pengawasan Pemda 2026

MAKASSAR — Garisspirits.com_Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, mematangkan persiapan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX (Sembilan).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, sekaligus memastikan berbagai program pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

Pengawasan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus 2026, bertempat di Premier Hotel Karebosi, Makassar. Agenda ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk mempertemukan unsur legislatif, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam membahas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak dua narasumber dijadwalkan hadir untuk memberikan pemaparan terkait materi pengawasan. Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memperkaya perspektif peserta mengenai tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Sebanyak 100 peserta juga akan mengikuti kegiatan pengawasan tersebut. Partisipasi peserta menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dua arah, terutama dalam menyerap aspirasi dan masukan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.

Muhammad Farid Rayendra menempatkan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan perangkat daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pengawasan tidak berhenti pada evaluasi, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata di lapangan.

Sektor administrasi kependudukan memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, tepat, dan transparan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui kegiatan ini, berbagai persoalan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat dibahas secara terbuka. Masukan dari peserta juga diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX ini sekaligus menjadi wadah memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pengawasan publik. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, DPRD Kota Makassar diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.