![](https://garisspirits.com/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2025-10-25-105126-e1763198431806.png")
GARISSPIRITS.COM_Makassar – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Fuad Azis, saat memimpin rapat konsolidasi bersama jajaran staf dan pengawas Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan di kantor Distaru, Jalan Urip Sumoharjo, Senin (13/04/2026).
Fuad Azis menekankan pentingnya menjaga marwah serta nama baik pimpinan dan institusi di mata masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan aset utama yang harus dijaga melalui kinerja nyata dan pelayanan yang profesional.
“Kepercayaan publik adalah hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, kami memastikan setiap proses pelayanan, termasuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pengawasan di lapangan, berjalan sesuai regulasi dan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Fuad Azis.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa menjaga nama baik institusi bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Adapun beberapa langkah strategis yang ditekankan antara lain:
➤Transparansi Pelayanan
Distaru memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka terkait prosedur penataan ruang, guna mencegah praktik di luar ketentuan resmi.
➤Kedisiplinan Aparatur
Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Distaru diinstruksikan menjunjung tinggi kode etik serta menghindari tindakan yang dapat mencederai kehormatan organisasi.
➤Sinergi dan Kolaborasi
Penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan, media, dan masyarakat terus dilakukan untuk menciptakan iklim pembangunan yang tertib, transparan, dan berkanjutan.
Dengan komitmen tersebut, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.