H. Sangkala Sadikko Perkuat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA 2026 Bersama Dinas Penataan Ruang Makassar

Makassar – Garisspirits.com_Anggota DPRD Kota Makassar, H. Sangkala Sadikko, SH, bersama Dinas Penataan Ruang Kota Makassar menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII, Kamis (23/7/2026), di Hotel Sarison, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 13 Nomor 78, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Kegiatan tersebut menjadi wadah memperkuat pemahaman masyarakat mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, H. Sangkala Sadikko menegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi konstitusional DPRD yang harus dijalankan secara maksimal demi memastikan seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab legislatif, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

“Pengawasan yang baik akan menghasilkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan warga menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” ujar H. Sangkala Sadikko. Ia juga menambahkan, “Melalui forum seperti ini kami ingin membuka ruang dialog agar aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.”

Narasumber kedua, Dr. Ar. Ir. H. Muh. Fuad Azis DM, S.T., M.Si., IAI, selaku Kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar, memaparkan pentingnya penataan ruang sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan wilayah, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.

“Penataan ruang bukan sekadar mengatur pemanfaatan lahan, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang tertib, aman, dan berkelanjutan,” kata Muh. Fuad Azis. Ia menambahkan, “Pengawasan terhadap implementasi tata ruang harus dilakukan secara konsisten agar pembangunan tetap berada pada koridor regulasi yang telah ditetapkan.”

Sementara itu, narasumber ketiga, H. Hasanuddin Leo, SE, M.Si., AK, yang merupakan Konsultan Politik, menyoroti pentingnya pengawasan dari perspektif tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik. Menurutnya, pengawasan yang efektif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah.

“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh pengawasan yang berjalan secara objektif dan berkesinambungan,” ujar Hasanuddin Leo. Ia juga menegaskan, “Masyarakat memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap transparan dan berpihak kepada kepentingan publik.”

Suasana kegiatan berlangsung interaktif. Para peserta mengikuti setiap sesi pemaparan dengan antusias dan aktif menyimak berbagai materi yang disampaikan narasumber. Forum tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tengah dinamika pembangunan Kota Makassar.

Memasuki sesi dialog, panitia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan. Seorang peserta menanyakan bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah agar benar-benar berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Peserta lainnya mengangkat pertanyaan mengenai langkah yang dapat dilakukan masyarakat apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan ruang, serta bagaimana bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah maupun DPRD terhadap laporan tersebut.

Seluruh pertanyaan peserta mendapat tanggapan langsung dari para narasumber dengan penjelasan yang komprehensif. Mereka menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII ini, DPRD Kota Makassar bersama Dinas Penataan Ruang berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pengawasan yang berjalan secara efektif dan partisipatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan semakin berkualitas, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Makassar.