Fraksi Golkar DPRD Makassar Desak Pemkot Naikkan Honor Tenaga Non-ASN

Fraksi Golkar DPRD Kota Makassar mendesak pemerintah kota agar lebih serius memperhatikan kesejahteraan tenaga non-ASN yang belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Desakan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar, Ruslan Mahmud, yang menilai bahwa jumlah honorer di Makassar yang sangat banyak membuat taraf hidup mereka tidak kunjung membaik.

Menurut Ruslan, sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar telah dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK dan nantinya akan digaji oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Pemkot Makassar masih menganggarkan dana bagi sekitar 12.000 tenaga non-ASN lainnya yang belum terangkat.

Ruslan menyarankan agar anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk tenaga yang sudah lulus PPPK, dan kini ditanggung pusat, bisa dialihkan untuk menambah honor bagi mereka yang belum lulus seleksi. Menurutnya, ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan tenaga honorer.

“Karena yang lulus PPPK sudah ditanggung pusat, maka anggaran di daerah bisa digunakan untuk tenaga non-ASN lain. Ini penting agar mereka tetap termotivasi menjalankan tugas,” ujar Ruslan, Jumat, 24 Januari 2025.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Makassar sebaiknya tidak membuka lagi rekrutmen tenaga honorer baru dalam waktu dekat, mengingat beban anggaran yang besar. Fokus seharusnya diarahkan pada perbaikan penghasilan bagi tenaga yang saat ini masih aktif.

“Gaji tenaga honorer seperti Laskar Pelangi saat ini hanya sekitar Rp1,3 juta. Kami mendorong agar bisa dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta,” tambah Ruslan, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar.

Ruslan juga mengingatkan adanya rencana seleksi PPPK tahap kedua pada April 2025. Ia berharap proses tersebut dapat menyerap lebih banyak tenaga non-ASN, namun tetap menekankan pentingnya langkah jangka pendek berupa peningkatan honorarium bagi mereka yang belum lolos.

Menurutnya, peningkatan gaji ini akan menjadi solusi sementara yang adil bagi para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi namun belum mendapatkan status yang lebih baik. Pemerintah kota diminta tidak menutup mata terhadap kondisi ini.

Desakan Fraksi Golkar ini menjadi pengingat bagi Pemkot Makassar untuk tidak mengabaikan kontribusi ribuan tenaga non-ASN, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik di berbagai sektor.