![](https://garisspirits.com/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2025-10-25-105126-e1763198431806.png")
Garisspirits.com_Makassr_Sekretariat DPRD Kota Makassar melalui Bagian Umum menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar.
Rapat tersebut dipimpin Kepala Bagian Umum, Dr. Muhajir, didampingi Kepala Tata Usaha, Ichsan. Pertemuan turut dihadiri seluruh PPPK Paruh Waktu yang bertugas di lingkup Sekretariat DPRD Kota Makassar.
Agenda koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan pemahaman sekaligus memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut terhadap Pasal 14 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Dalam ketentuan itu disebutkan, masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan instansi serta hasil evaluasi kinerja pegawai.
Karena itu, evaluasi kinerja menjadi bagian penting dalam memastikan setiap pegawai mampu menjalankan tugas secara optimal, disiplin, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Makassar menegaskan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Selain aspek administrasi, peningkatan kualitas kerja juga menjadi perhatian. Setiap PPPK Paruh Waktu diharapkan mampu menunjukkan dedikasi, tanggung jawab, serta kinerja yang konsisten dalam mendukung pelayanan kelembagaan DPRD.
Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin tertib dan profesional, dengan menempatkan kinerja sebagai salah satu tolok ukur utama.
Dengan koordinasi yang berkelanjutan dan evaluasi yang objektif, Sekretariat DPRD Kota Makassar optimistis kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan. Profesionalisme aparatur pun diharapkan semakin kokoh demi mendukung pelayanan pemerintahan yang responsif dan berintegritas.