DPRD Konawe Kepulauan Konsultasi Penanganan Permukiman Kumuh ke DPRD Makassar

GARISSPIRIT.COM_ Anggota DPRD Konawe Kepulauan, Andika, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Makassar, Selasa (3/2/2026), dalam rangka konsultasi percepatan penanganan permukiman kumuh serta pembangunan infrastruktur jalan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali referensi kebijakan yang telah diterapkan Pemerintah Kota Makassar dalam menata kawasan permukiman, termasuk sistem penentuan batas atau deliniasi kawasan kumuh.

Andika menilai regulasi yang diterapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2020 dinilai relevan untuk dipelajari sebagai rujukan pengembangan kebijakan di Konawe Kepulauan.

Menurutnya, kunjungan ini bertujuan menyerap berbagai praktik terbaik, arah kebijakan, serta strategi yang telah terbukti efektif dalam mengurangi kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan.

“Konsultasi ini dilakukan untuk mempelajari metode penanganan yang efektif sehingga dapat menjadi referensi penerapan kebijakan di Konawe Kepulauan,” ujar Andika.

Ia mengungkapkan, sejumlah wilayah di daerah pemilihannya masih membutuhkan perhatian, khususnya Desa Sainoa Indah dan Desa Langara Indah di Kecamatan Wawonii Tenggara yang dinilai masih memerlukan penanganan permukiman secara menyeluruh.

Selain fokus pada sektor perumahan, Andika juga mendalami strategi pembangunan infrastruktur jalan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas permukiman masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Andika turut mengikuti agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta Bimbingan Teknis bagi anggota legislatif PSI.

Ia juga menyampaikan bahwa program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah disalurkan secara bertahap kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Bantuan tersebut diberikan kepada warga Desa Nambo Jaya dan Desa Sainoa Indah sejak tahun 2024 hingga 2025.

“Bantuan sebesar Rp20 juta per unit telah diberikan kepada 20 rumah secara bertahap dalam dua tahun terakhir,” jelasnya.

Meski demikian, Andika menyebut tantangan baru muncul akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penghapusan dana pokok pikiran (Pokir) anggota dewan pada tahun 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait penanganan permukiman kumuh yang masih menjadi kebutuhan prioritas.

Ia berharap melalui konsultasi dengan DPRD Makassar, dapat ditemukan solusi kebijakan dan inovasi program agar upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi agar aspirasi masyarakat terkait penanganan permukiman kumuh tetap dapat diwujudkan,” tutupnya.