Demi Makassar Berintegritas, Wali Kota hingga DPRD Teken Komitmen Antikorupsi Bersama KPK

GARISSPIRITS.NEWS_Pemerintah Kota Makassar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen antikorupsi, Rabu (15/10). Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar MUNAFRI ARIFUDDIN dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, S.E., M.A.P, seluruh anggota DPRD Kota Makassar, kepala SKPD, camat, serta jajaran struktural Pemerintah Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Wali Kota MUNAFRI ARIFUDDIN menekankan bahwa penandatanganan komitmen ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk kesungguhan seluruh elemen pemerintahan untuk memperkuat integritas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

“Saya meyakini komitmen ini merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Ini adalah fondasi utama dalam mewujudkan Makassar yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.

Wakil Ketua KPK RI yang turut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Makassar yang secara terbuka menyatakan sikap antikorupsi dan melibatkan seluruh unsur pemerintahan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi sejak dini, termasuk melalui penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penandatanganan komitmen antikorupsi dilakukan secara simbolis oleh seluruh pejabat yang hadir, termasuk anggota DPRD, kepala SKPD, dan camat, sebagai bentuk pernyataan sikap bersama melawan korupsi.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemaparan dari KPK mengenai strategi nasional pencegahan korupsi serta indikator keberhasilan yang bisa diterapkan di tingkat pemerintah daerah.

Selain itu, KPK juga menyoroti pentingnya pelaporan LHKPN secara tepat waktu dan akurat sebagai bentuk transparansi harta kekayaan penyelenggara negara.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah refleksi bagi jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Kota Makassar, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kota besar dengan tingkat pembangunan yang pesat, diharapkan menjadi contoh daerah yang mampu menjalankan pemerintahan dengan prinsip good governance.

Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Kota Makassar menargetkan peningkatan indeks integritas daerah yang menjadi salah satu indikator penilaian dalam sistem monitoring KPK.

Wali Kota juga mengajak seluruh jajaran untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan moral dan etika dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah yang bersih bukan hanya menjadi tuntutan, tetapi juga kebutuhan. Kita ingin Makassar menjadi kota yang tidak hanya maju, tapi juga bermartabat,” ucap Munafri.

Rapat koordinasi dan penandatanganan ini menjadi awal dari rangkaian agenda pembenahan sistem pemerintahan di Kota Makassar yang berbasis transparansi dan akuntabilitas.