Pengawasan Pemerintahan Daerah Angkatan XI, Muhammad Farid Rayendra Dorong Pelayanan Publik Semakin Berkualitas

Garisspirits.com_Makassar — Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, bersama SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XI (Sebelas), Rabu, 9 September 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Karebosi Premier, Jalan Jenderal M. Yusuf No. 1, Makassar.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjadi ruang edukasi bagi masyarakat mengenai pelayanan publik dan penyelenggaraan perizinan. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan informasi mengenai pentingnya pelayanan yang mudah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan dalam mendukung aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

Dalam pemaparannya, narasumber Firman Wahap, SIP., M.Adm.KP, menyampaikan bahwa pelayanan terpadu satu pintu memiliki posisi penting dalam menciptakan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat. “Pelayanan publik harus terus diarahkan agar semakin mudah diakses, jelas prosedurnya, dan memberikan kepastian kepada masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah,” ujar Firman.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan komitmen penyelenggara pemerintahan untuk terus melakukan pembenahan. “Pelayanan yang baik bukan hanya mengenai kecepatan, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh informasi yang jelas serta mendapatkan proses pelayanan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sementara itu, narasumber Zulkifli Aljahori, SIP., MH, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pengawasan juga dapat menjadi sarana untuk melihat berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan.

“Pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” jelas Zulkifli. Ia menambahkan, “Sinergi antara DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat diperlukan agar setiap kebijakan serta pelayanan yang diberikan pemerintah dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya.”

Kegiatan yang dimoderatori Misbahuddin tersebut berlangsung secara interaktif. Selain memperoleh penjelasan dari para narasumber, peserta juga diberikan kesempatan untuk memahami lebih jauh mengenai mekanisme pelayanan publik, perizinan, serta pentingnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan daerah.

Pembahasan dalam forum juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sistem pelayanan yang semakin terbuka dan mudah dijangkau masyarakat. Transparansi informasi menjadi salah satu aspek yang dinilai penting agar masyarakat mengetahui persyaratan, tahapan, serta mekanisme layanan yang harus ditempuh ketika mengurus berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan.

Pada penghujung kegiatan, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Salah seorang peserta menanyakan, “Apa langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan proses pelayanan perizinan berjalan lebih cepat tanpa mengurangi ketelitian dan kepatuhan terhadap aturan?”

Pertanyaan lainnya yang disampaikan peserta berkaitan dengan pengawasan pelayanan publik. “Bagaimana masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan apabila menemukan kendala atau pelayanan yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan?”

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XI ini, diharapkan masyarakat semakin memahami peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta iklim pelayanan perizinan yang semakin baik di Kota Makassar.