H. Sangkala Saddiko Bersama Dishub Makassar Perkuat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2026 Angkatan IX

Garisspirits.Com_MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, H. Sangkala Saddiko, bersama Dinas Perhubungan Kota Makassar melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 IX (Sembilan), Sabtu, 29 Agustus 2026, bertempat di Hotel Grand Imawan, Makassar. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan informasi sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor perhubungan.

Dalam kegiatan tersebut, H. Sangkala Saddiko menekankan pentingnya pengawasan terhadap program pemerintah daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Menurutnya, pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial. “Pengawasan terhadap pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar H. Sangkala Saddiko.

Ia menambahkan, masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan masukan maupun persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, termasuk persoalan transportasi dan pelayanan publik. “Kami ingin kegiatan ini menjadi wadah komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat disampaikan dan dicarikan solusi secara bersama-sama,” katanya.

Narasumber kedua, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Makassar, Andi Tenri Lengka B. Djemma, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa sektor perhubungan memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas masyarakat dan perkembangan Kota Makassar. Karena itu, pengelolaan transportasi membutuhkan koordinasi lintas sektor serta dukungan masyarakat. “Penyelenggaraan perhubungan tidak bisa dilihat hanya dari sisi lalu lintas, tetapi juga menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan bagaimana menciptakan sistem transportasi yang tertib,” jelas Andi Tenri Lengka B. Djemma.

Menurutnya, berbagai kebijakan di bidang perhubungan terus diarahkan untuk meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan. Ia juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa keberhasilan kebijakan transportasi sangat dipengaruhi oleh kepatuhan dan partisipasi masyarakat. “Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan transportasi, tetapi keberhasilannya membutuhkan dukungan serta kesadaran seluruh pengguna jalan,” ungkapnya.

Sementara itu, narasumber ketiga, Nuhamsina S. Ag, turut memberikan pandangan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menilai masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat ikut memberikan masukan secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. “Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari setiap kebijakan,” kata Nuhamsina S. Ag.

Nuhamsina juga mendorong agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terus dibangun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dan terbuka. Menurutnya, keterbukaan informasi akan membantu menciptakan kepercayaan sekaligus mendorong partisipasi publik. “Ketika komunikasi berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah memahami kebijakan pemerintah dan pemerintah juga dapat mengetahui kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Jalannya kegiatan dipandu oleh moderator, Rini Susanti, yang mengarahkan pembahasan agar tetap berfokus pada tema Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. Moderator juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyimak materi, menyampaikan tanggapan, serta berdiskusi mengenai persoalan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan bidang perhubungan di Kota Makassar.

Pada penghujung acara, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Salah satu peserta menanyakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas di tengah meningkatnya aktivitas kendaraan di sejumlah ruas jalan Kota Makassar. Pertanyaan lainnya berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat berperan secara langsung dalam menyampaikan laporan atau masukan apabila menemukan persoalan pelayanan dan penyelenggaraan transportasi di lingkungan mereka.

Diskusi kemudian berlangsung secara interaktif dengan tanggapan dari para narasumber. Berbagai masukan yang disampaikan peserta menjadi bagian dari catatan dalam melihat kebutuhan masyarakat sekaligus bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai forum penyampaian informasi, tetapi dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan Kota Makassar.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 IX (Sembilan) ini, seluruh pihak diharapkan semakin memahami pentingnya pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sinergi antara DPRD Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan masyarakat menjadi salah satu unsur penting untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik, transparan, tertib, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.