DPRD Makassar dan Pemkot Perkuat Sinergi, Imam Musakkar Siapkan Pengawasan Pemerintahan Daerah 2026 Angkatan VIII

MAKASSAR — Garisspirits.com_Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar, S.H., bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan persiapan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII.

Kegiatan pengawasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 31 Agustus 2026, bertempat di Ballroom Hotel MaxOne Makassar, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 5, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Agenda ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Imam Musakkar bersama unsur Pemerintah Kota Makassar akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. Forum ini diharapkan menjadi ruang terbuka untuk memperkuat koordinasi dan menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

Sebanyak dua narasumber dijadwalkan hadir untuk memberikan pemaparan dalam kegiatan tersebut. Kehadiran narasumber diharapkan dapat memperkaya pembahasan sekaligus memberikan perspektif terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dan berbagai tantangan yang dihadapi.

Selain narasumber, kegiatan pengawasan ini juga akan diikuti sekitar 100 peserta. Para peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aktif sehingga pesan dan materi pengawasan dapat dipahami secara menyeluruh.

Bagi DPRD Kota Makassar, kegiatan pengawasan bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Fungsi tersebut juga menjadi sarana untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.

Imam Musakkar menempatkan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komunikasi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Sinergi kedua unsur tersebut dinilai diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Melalui forum pengawasan ini, berbagai masukan, pandangan, serta informasi yang berkembang di masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi. Dengan demikian, pengawasan dapat menghasilkan langkah perbaikan yang konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan Kota Makassar.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII tersebut diharapkan berlangsung produktif dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat. Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar untuk terus mendorong pemerintahan yang efektif, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.