Makassar, garisspirits.com/ – Fraksi Mulia di DPRD Kota Makassar mengajukan permohonan agar seluruh lelang kegiatan fisik tahun anggaran 2025 di tunda. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi Walikota terpilih setelah Pilkada 2024. Ketua Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri serta Menteri Keuangan, yang meminta penundaan lelang proyek fisik hingga kepala daerah baru dilantik.
Pentingnya penundaan ini diungkapkan lebih lanjut oleh Arsyad yang menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan agar transisi pemerintahan berjalan lancar, dan setiap kebijakan pembangunan dapat dijalankan dengan tepat. “Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai walikota terpilih resmi dilantik,” ujarnya. Hal ini diharapkan akan mencegah tumpang tindih kebijakan antara pemerintahan yang baru dan yang lama, serta memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Sementara itu, anggota Fraksi Mulia lainnya, Muchlis Misbah, juga mendukung inisiatif ini dengan menegaskan bahwa penundaan lelang proyek fisik sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan yang terarah. Muchlis mengingatkan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan visi pemimpin baru berisiko menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Ia menambahkan, “Biarkan walikota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar berikutnya.”
Keputusan untuk menunda lelang kegiatan fisik ini diambil bukan tanpa alasan. Mengingat Pilkada 2024 akan menentukan arah kebijakan kota Makassar dalam lima tahun ke depan, Fraksi Mulia ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan visi pemimpin baru. Penundaan ini diharapkan menjadi langkah bijak untuk mendukung keberhasilan pemerintahan yang baru.
Sebagai bagian dari upaya memaksimalkan efektivitas transisi, Fraksi Mulia juga mengingatkan agar proyek-proyek fisik yang tidak mendesak untuk ditunda hingga kepala daerah yang terpilih resmi menjabat. Kebijakan ini bukan hanya sejalan dengan arahan Presiden, tetapi juga dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan program pembangunan yang berkesinambungan dan tidak terburu-buru.
Dalam menghadapi tantangan politik dan administrasi yang ada, penundaan lelang ini juga diharapkan memberikan waktu yang cukup bagi pemerintahan yang baru untuk merencanakan strategi pembangunan yang lebih terarah. Fraksi Mulia berharap langkah ini dapat membawa perubahan positif bagi perkembangan kota Makassar ke depan, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah memilih pemimpinnya dalam Pilkada 2024.
