DPRD Makassar Gelar Rapat Paripurna Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Kesepuluh Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025 pada Selasa, 1 Juli 2025. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang dimulai pukul 15.00 WITA di Ruang Paripurna DPRD Makassar ini dihadiri unsur pimpinan dewan, anggota DPRD, serta perwakilan Pemerintah Kota Makassar. Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.

Sebanyak sembilan fraksi DPRD Makassar bergiliran menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara masing-masing. Secara umum, para fraksi memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola APBD 2024 yang dinilai cukup baik dan menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran.

Meski demikian, sejumlah fraksi juga menyampaikan catatan kritis terhadap pelaksanaan program tertentu. Mereka menilai masih terdapat kegiatan yang belum berjalan maksimal sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pengawasan lebih ketat agar realisasi anggaran lebih tepat sasaran.

Fraksi NasDem melalui Jufri Pabe dan Fraksi Golkar lewat Eshin Usami menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap program prioritas, khususnya di sektor pelayanan publik dan infrastruktur.

Adapun Fraksi PKS yang diwakili Harton serta Fraksi Gerindra melalui Idris menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam memperkuat akuntabilitas pelaksanaan APBD. Sementara itu, Fraksi PKB melalui Zulhajar menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Andi Tenri Uji dan Fraksi PPP yang diwakili Fasruddin Rusly menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana publik.

Selain itu, Irmawati Sila dari Fraksi Mulia dan Sangkala Saddiko dari Fraksi Amanat Persatuan Indonesia menegaskan perlunya efisiensi dalam belanja daerah serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan untuk mendukung program prioritas.

Pemandangan umum yang disampaikan sembilan fraksi tersebut akan menjadi dasar pembahasan lanjutan di tingkat komisi dan panitia khusus. Melalui rapat ini, DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.