Andi Odhika Akhiri Reses dengan Serap Aspirasi Warga Tamalanrea

Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan, mengakhiri rangkaian reses masa persidangan kedua tahun 2024/2025 dengan mengunjungi langsung warga di tiga titik berbeda di Kecamatan Tamalanrea, Kamis (13/3/2025). Kegiatan ini menjadi penutup pertemuan legislator dari Fraksi NasDem bersama konstituennya di daerah pemilihan Biringkanaya dan Tamalanrea.

Pada penutupan reses, Andi Odhika menyapa warga di Jalan Halide Dg Tindri, Kelurahan Bira; Jalan Bontoloe Baru, Kelurahan Kapasa Raya; dan Jalan Bontoa Utara, Kelurahan Parang Loe. Setiap lokasi disambut hangat oleh masyarakat yang antusias menyampaikan berbagai persoalan sehari-hari mereka.

Andi menegaskan bahwa reses adalah momentum penting untuk mendengar langsung aspirasi warga tanpa pembatasan. Ia berkomitmen mencatat secara rinci semua keluhan dan harapan masyarakat di wilayah Tamalanrea dan Biringkanaya.

“Reses menjadi waktu tepat untuk mendengar suara warga tanpa sekat. Semua aspirasi yang kami terima akan kami sampaikan dalam laporan resmi ke DPRD dan diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti,” ujar Andi saat berdialog dengan warga.

Permasalahan utama yang disampaikan warga adalah sulitnya akses air bersih. Banyak masyarakat mengeluhkan jaringan PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah serta kualitas air yang tidak layak konsumsi.

Warga berharap pemerintah dapat memperluas layanan air bersih ke kawasan padat penduduk di Tamalanrea yang belum terlayani. Ketersediaan air bersih yang memadai dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, genangan air dan banjir musiman menjadi sorotan, khususnya di Kelurahan Kapasa Raya dan Parang Loe. Minimnya sistem drainase yang tidak berfungsi optimal menyebabkan seringnya genangan saat hujan deras.

Andi menegaskan pentingnya perbaikan sistem drainase agar banjir dapat diminimalisir. Ia juga menyoroti masalah bantuan sosial yang belum merata, dengan banyak warga prasejahtera belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Validasi dan pemutakhiran data penerima bansos harus melibatkan RT/RW agar tepat sasaran. Saya mendorong Dinas Sosial Kota Makassar untuk jemput bola agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan,” pungkas Andi.