Komisi A DPRD Makassar Desak Pemkot Maksimalkan Anggaran Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Komisi A DPRD Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota untuk segera memaksimalkan penggunaan anggaran pembangunan kantor kecamatan dan kelurahan. Hal ini dilakukan agar dana yang telah dialokasikan tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang berujung pada pemborosan.

Anggota Komisi A dari Fraksi Demokrat, Tri Sulkarnain, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke 15 kecamatan untuk meninjau kondisi fasilitas pelayanan publik. Hasilnya, masih banyak kelurahan yang belum memiliki kantor pelayanan yang layak.

“Bagaimana kita bisa bicara soal pelayanan yang baik kalau tempat pelayanannya saja tidak ada?” kata Tri Sulkarnain pada Rabu, 5 Februari 2025.

Menurutnya, pembangunan kantor pelayanan harus menjadi prioritas agar kualitas layanan masyarakat meningkat. Ia menekankan perlunya perencanaan yang matang agar pelaksanaan tidak tergesa-gesa dan tidak menimbulkan inefisiensi.

Tri juga menyoroti aspek legalitas lahan. Ia mencontohkan kasus di Kelurahan Tello Baru, di mana terjadi sengketa atas lahan kantor kelurahan. Akibatnya, bangunan yang sudah ada tidak bisa digunakan secara optimal.

“Ini harus jadi pelajaran. Jangan sampai anggaran yang sudah dikeluarkan justru sia-sia karena persoalan hukum,” ujarnya.

Ia menyarankan Pemkot untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum memulai pembangunan. Menurutnya, kepastian hukum atas lahan sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Komisi A juga mendorong Pemkot segera menyusun rencana aksi yang jelas dan transparan. Tujuannya agar pembangunan kantor kecamatan dan kelurahan berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tri menegaskan, pihaknya akan terus memantau penggunaan anggaran tersebut. Diharapkan, pembangunan fasilitas pelayanan publik ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Makassar.