Makassar Terapkan Pembayaran Digital, DPRD Dukung Transformasi Layanan Publik

Makassar, garisspirits.com/ – Pemerintah Kota Makassar secara resmi menerapkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS di berbagai sektor layanan publik. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi menuju tata kelola yang transparan, cepat, dan akuntabel. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, A. Suharmika, turut mendampingi Wali Kota Munafri Arifuddin dalam peluncuran sistem tersebut pada 29 Juli 2025.

Adopsi QRIS kini berlaku di pasar tradisional, terminal transportasi, hingga pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). “Dengan QRIS, transaksi di pasar menjadi lebih mudah, aman, dan efisien bagi pedagang maupun pembeli,” ujar A. Suharmika. Ia juga menambahkan bahwa sistem digital ini memberikan kemudahan dalam mencatat setiap transaksi secara otomatis dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana.

Di sektor transportasi, pembelian tiket di terminal kini tidak lagi membutuhkan antrean panjang. Warga cukup memindai kode QR untuk melakukan pembayaran. Sementara di PDAM, pembayaran tagihan air akan tercatat langsung dalam sistem tanpa keterlambatan ataupun manipulasi data. Ini dinilai sebagai langkah penting dalam pengendalian keuangan daerah.

Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan keharusan. “Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kami akan terus mendorong adopsi QRIS di seluruh lini pelayanan publik,” tegasnya. Ia berharap, sistem ini mampu menciptakan tata kelola yang lebih baik dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

A. Suharmika menyatakan bahwa DPRD Kota Makassar sepenuhnya mendukung upaya ini. Menurutnya, QRIS akan meningkatkan transparansi, khususnya dalam pelaporan keuangan pelaku usaha dan penyelenggara layanan publik. “Setiap rupiah yang masuk bisa dipantau dan dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Penerapan sistem pembayaran digital ini diharapkan menjadi pijakan awal menuju Makassar yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan transformasi layanan publik yang menyentuh langsung kehidupan warga.